Mataram, insightntb.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan capaian signifikan dalam penanganan stunting sepanjang 2025. Berdasarkan data konsolidasi hingga Desember 2025, prevalensi stunting di NTB tercatat sebesar 13,39 persen atau 51.809 kasus dari 387.065 balita.
Angka tersebut di nilai sangat positif karena berada jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 18,8 persen. Sekaligus melampaui target NTB tahun 2025 yang di tetapkan sebesar 21,7 persen.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan buah kerja kolaboratif lintas sektor yang terus di perkuat hingga tingkat desa.
“Capaian 13,39 persen ini bukan sekadar angka statistik. Tetapi gambaran kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujar Ahsanul Khalik, Minggu (25/1/2026).
Menurut Ahsanul Khalik, penurunan stunting menjadi agenda strategis Pemprov NTB. Karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, kami tidak hanya mengejar capaian, tetapi juga memastikan keberlanjutan program agar kasus baru dapat di cegah sejak dini,” tegasnya.
Sebaran Angka Stunting per Kabupaten/Kota di NTB
Berdasarkan data aplikasi Sigizi Kesga Kementerian Kesehatan RI tahun 2026, berikut capaian stunting per kabupaten/kota hingga Desember 2025: Lombok Barat: 9,58 persen, Lombok Tengah: 9,99 persen, Lombok Timur: 22,39 persen, Sumbawa: 10,70 persen, Dompu: 12,61 persen, Bima: 12,22 persen, Sumbawa Barat: 7,1 persen, Lombok Utara: 14,18 persen, Kota Mataram: 6,57 persen, Kota Bima: 9,49 persen
Data ini menjadi dasar Pemprov NTB untuk mengarahkan intervensi yang lebih spesifik dan tepat sasaran.
“Daerah dengan capaian rendah harus di jaga agar tidak naik. Sementara wilayah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan penanganannya,” tambah Aka.
Awal 2026 Masih Muncul Kasus Baru, Pemprov Ingatkan Pencegahan
Pemantauan pada Januari 2026 menunjukkan masih adanya penambahan kasus stunting baru di NTB, yakni 0,6 persen atau 1.890 kasus. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan harus terus dilakukan secara konsisten.
Rincian kasus stunting baru Januari 2026 per daerah antara lain: Lombok Barat: 1,0 persen (479 kasus), Lombok Tengah: 0,9 persen (653 kasus), Lombok Timur: 0,8 persen (545 kasus), Sumbawa: 0,3 persen (79 kasus), Dompu: 0 persen, Bima: 0,1 persen (36 kasus), Sumbawa Barat: 0,4 persen (39 kasus), Lombok Utara: 0,3 persen (41 kasus), Kota Mataram: 0,001 persen (4 kasus), Kota Bima: 0,2 persen (14 kasus)
“Persentase ini akan terus diperbarui setiap bulan sesuai hasil pengukuran balita,” jelasnya.
Gubernur NTB: Pencegahan Stunting Harus Dimulai dari Keluarga
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi daerah yang berhasil menekan kasus baru. Sekaligus mendorong penguatan layanan di wilayah yang masih mencatat peningkatan.
“Penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. Pencegahan harus di mulai dari hulu, sejak ibu hamil, pola asuh, pemenuhan gizi keluarga, hingga layanan kesehatan yang konsisten di posyandu dan puskesmas,” ujarnya.
Pemprov NTB juga mengajak masyarakat untuk aktif berperan, mulai dari memastikan pemeriksaan kehamilan rutin, pemberian ASI eksklusif, MPASI sesuai standar, hingga menjaga sanitasi dan perilaku hidup bersih sehat.
Dinkes NTB Perkuat Strategi 2026, Fokus Tekan Kasus Baru
Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. Lalu Hamzi Fikri, menyatakan pihaknya akan memperkuat langkah strategis sepanjang 2026 untuk menjaga tren penurunan stunting sekaligus menekan kasus baru secara cepat dan terukur.
“Capaian 2025 patut di syukuri, tetapi kita tidak boleh lengah. Intervensi ke depan akan lebih berbasis data dan responsif terhadap kasus baru,” jelasnya.
Beberapa langkah yang akan di perkuat antara lain: Aksi Bergizi di sekolah, Penguatan surveilans gizi, Pemantauan pertumbuhan balita secara rutin, Edukasi PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Balita), Penanganan cepat balita berisiko, Koordinasi lintas sektor, Monitoring Desa Berdaya, Pembinaan gizi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pemenuhan Pita LILA untuk skrining dini
“Target kami jelas, penurunan stunting yang konsisten, terukur, dan berpusat pada keluarga sebagai kunci pencegahan,” pungkasnya.
