Mataram, insightntb.com – RUPSLB PT GNE yang di gelar Pemerintah Provinsi NTB menandai di aktifkannya kembali BUMD PT Gerbang NTB Emas setelah lama mati suri. Namun, di balik euforia “buka gembok” tersebut, tuntutan audit investigasi dan perombakan manajemen justru menguat.
Direktur LSM Garuda Indonesia, M. Zaini, menilai kebangkitan PT GNE tidak boleh berhenti pada pengesahan laporan keuangan dan penetapan core bisnis semata.
Menurut Zaini, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang di gelar pada 7 Januari 2026 semestinya sekaligus menjadi momentum pembentukan panitia seleksi direksi dan komisaris definitif.
“Penyakit GNE ini sebenarnya sudah terdiagnosis. Yang dibutuhkan sekarang bukan menunggu, tetapi tindakan cepat,” kata Zaini, Jumat (9/1/2026).
Ia menilai awal tahun sebagai momentum paling ideal untuk menata ulang manajemen agar BUMD tersebut dapat bergerak lebih profesional dan terukur.
Zaini menegaskan, persoalan PT GNE tidak terletak pada potensi bisnisnya. Masalah utama justru berada pada tata kelola dan kepemimpinan perusahaan.
“Secara bisnis, GNE itu baik-baik saja. Yang bermasalah adalah manajemennya,” ujarnya.
Ia menyoroti status pelaksana tugas (Plt) direksi yang telah berlangsung sekitar satu setengah tahun. Kondisi ini di nilai tidak sehat bagi sebuah BUMD.
“Plt yang terlalu lama justru membuat organisasi berjalan tanpa arah yang jelas,” katanya.
Desak Audit Investigasi Khusus PT GNE
Selain perombakan manajemen, Zaini juga mendesak di lakukannya audit investigasi, khususnya pada periode tahun buku 2019 hingga 2024.
Menurutnya, periode tersebut merupakan masa paling rawan terjadinya dugaan penyelewengan keuangan.
“Audit investigasi itu tidak lama, sekitar 40 hari. Kalau mau serius, ini bisa segera di lakukan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Kejaksaan Tinggi NTB sempat melakukan penggeledahan beberapa bulan lalu terkait PT GNE. Namun hingga kini, belum ada kejelasan hasilnya.
Padahal, lanjut Zaini, pengurus lama PT GNE dinilai gagal mempertanggungjawabkan penggunaan dana penyertaan modal daerah.
Termasuk pinjaman dari sejumlah perbankan yang hingga kini belum jelas pemanfaatan maupun pengembaliannya.
“Dividen tidak disetorkan, pajak menunggak, dan penggunaan dana tidak bisa dijelaskan,” ungkapnya.
Zaini juga menyoroti tingginya angka piutang macet di tubuh PT GNE. Kondisi itu di nilai janggal dan patut di curigai.
“Kenapa piutang bisa macet sebesar itu? Jangan-jangan ada kongkalikong. Ini harus di usut sampai tuntas,” katanya.
Ia menegaskan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal harus mengambil sikap tegas agar persoalan ini tidak terus berlarut. “Kalau dibiarkan, potensi kebocoran aset akan terus terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan keputusan menghidupkan kembali PT GNE di dasarkan pada potensi bisnis yang di nilai masih menjanjikan.
“Ada potensi yang baik untuk GNE ke depan, karena itu kita hidupkan kembali,” kata Iqbal usai RUPSLB, Rabu (7/1/2026).
Iqbal menjelaskan, sejak 2023 PT GNE tidak dapat melaksanakan RUPS akibat persoalan administratif, termasuk pemblokiran di AHU Kemenkumham.
Dalam RUPSLB tersebut, laporan keuangan yang sempat tertunda akhirnya di sahkan. Pemprov NTB juga menyepakati fokus bisnis PT GNE ke depan.
“Ke depan, GNE harus fokus pada satu core bisnis, yakni material konstruksi,” ungkapnya.
Untuk mendukung kebangkitan itu, Pemprov NTB menggelontorkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 8 miliar, dengan Rp 5,7 miliar di antaranya di gunakan untuk melunasi tunggakan pajak.
Berdasarkan hal tersebut, LSM Garuda Indonesia mendesak Pemprov NTB agar segera merombak jajaran komisaris dan direksi PT GNE untuk mengawal dana yang telah di gelontorkan.
“Itu membutuhkan direksi dan komisaris yang definitif, agar pengelolaannya jelas dan dapat di pertanggungjawabkan,” tegas Zaini.
