Opini, insightntb.com – Ketika Gubernur NTB mengajukan pemeriksaan khusus terhadap sejumlah institusi strategis, termasuk rumah sakit daerah, itu bukan sekadar gestur administratif. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi secara serius dalam arsitektur tata kelola publik kita. Di saat yang sama, RSUD Provinsi tengah mencari direktur baru melalui mekanisme pansel. Ini bukan kebetulan biasa. Ini adalah momentum sejarah.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar: Apakah kita akan memilih direktur hanya untuk mengisi jabatan, atau memilih pemimpin yang mampu membenahi sistem?
Audit dan Realitas Tata Kelola: RSUD Bukan Sekadar Tempat Berobat
Rumah sakit daerah bukan unit kerja biasa. Ia adalah simpul pelayanan publik paling sensitif: di sana ada nyawa, harapan, dan rasa takut manusia yang paling dalam.
Namun dalam perspektif manajemen publik modern, RSUD juga adalah entitas bisnis layanan berbasis BLUD (Permendagri 79/2018). Artinya: Ia harus fleksibel secara finansial, profesional dalam pengelolaan aset, transparan dalam akuntansi, serta tunduk pada prinsip good governance
Jika pemeriksaan khusus diperlukan, itu berarti ada celah: entah pada sistem pengendalian internal, efisiensi anggaran, tata kelola aset, atau manajemen pendapatan layanan. Masalahnya bukan pada auditnya. Audit itu sehat. Masalahnya adalah: apakah kita berani mengakui bahwa RSUD membutuhkan lompatan kepemimpinan?
Seleksi Direktur: Jangan Ulangi Pola Lama
Pansel memiliki tanggung jawab moral yang jauh lebih besar dari sekadar menyaring berkas administratif. Seleksi direktur RSUD seharusnya berbasis pada tiga fondasi utama:
1. Kompetensi Manajerial dan Tata Kelola Keuangan
RSUD hari ini bukan hanya lembaga klinis. Ia adalah organisasi kompleks dengan: Cash flow miliaran Rupiah, klaim BPJS, pengelolaan aset medis bernilai tinggi, serta SDM ratusan hingga ribuan orang
Selain itu, Direktur tidak cukup hanya dokter senior, ia harus menguasai: Manajemen risiko, sistem pengendalian internal, audit compliance, serta perencanaan strategis berbasis kinerja. Tanpa itu, RSUD akan terus defensif terhadap audit, bukan progresif dalam pembenahan.
2. Integritas dan Rekam Jejak Bersih
Jika pemeriksaan khusus sedang berlangsung, maka publik membutuhkan jaminan bahwa pemimpin baru: Tidak memiliki konflik kepentingan, tidak terhubung dengan praktik lama yang bermasalah, serta punya keberanian melakukan reformasi internal. Direktur RSUD bukan penjaga status quo. Ia harus menjadi agen transformasi.
3. Visi Kemandirian Fiskal
Pemerintah daerah secara terbuka ingin RSUD tidak menjadi beban APBD, bahkan memberi kontribusi bagi daerah. Itu ambisi yang sehat. Tetapi itu hanya mungkin jika direktur mampu: Mengoptimalkan layanan unggulan, meningkatkan revenue berbasis mutu, menekan inefisiensi, serta memastikan transparansi pengadaan. Tanpa visi bisnis layanan yang kuat, RSUD akan terus terseret pada defisit struktural.
Kritik untuk Pemerintah: Transparansi Bukan Opsi, tapi Kewajiban
Jika audit sudah diajukan, maka publik berhak tahu: Apa ruang lingkup pemeriksaan? Apa indikator perbaikan yang ditargetkan Bagaimana hasilnya akan diumumkan? Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah. Transparansi justru memperkuat legitimasi. Kepercayaan publik tidak lahir dari ketiadaan masalah. Kepercayaan lahir dari cara masalah ditangani.
Peran Publik: Jangan Hanya Jadi Penonton
Masyarakat, akademisi, tenaga medis, dan komunitas sipil tidak boleh diam. Partisipasi bisa di wujudkan dalam bentuk: Pengawasan berbasis data, forum diskusi terbuka tentang visi calon direktur, dorongan agar pansel membuka parameter penilaian secara jelas RSUD bukan milik pejabat. RSUD adalah milik masyarakat.
Momentum atau Kehilangan Kesempatan?
NTB sedang berada di persimpangan. Audit berjalan. Direktur baru akan dipilih. Jika kedua proses ini berjalan paralel tanpa integrasi visi reformasi, maka ini hanya pergantian nama di papan jabatan.
Namun jika audit dijadikan fondasi perbaikan sistem, dan seleksi direktur dijadikan pintu masuk kepemimpinan baru yang profesional, maka RSUD NTB bisa berubah menjadi: Rumah sakit rujukan regional yang kuat, lembaga BLUD yang mandiri, serta menjadi simbol tata kelola publik yang sehat.
Pertanyaannya tinggal satu: Apakah kita berani memilih perubahan yang sesungguhnya?
Karena di ruang ICU, di ruang rawat, di ruang tunggu penuh kecemasan itu masyarakat tidak peduli pada prosedur birokrasi. Mereka peduli pada mutu layanan, peduli pada keadilan dan peduli pada integritas. Semua itu bermula dari kepemimpinan.
Penulis adalah Aldo el-Haz Kaffa, CEO Kaffa Business Coach: The Business School for Mindset, Leadership & Entrepreneurial Excellence
