Lombok Tengah, insightntb.com — Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) Kabupaten Lombok Tengah melakukan audiensi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah, Senin (6/1/2026). Pertemuan yang digelar di Sekretariat Bawaslu tersebut berlangsung selama dua jam, mulai pukul 11.00 hingga 13.00 WITA.
Audiensi ini menjadi langkah awal membangun sinergi antara organisasi masyarakat sipil dan lembaga pengawas pemilu dalam memperkuat pengawasan serta meningkatkan kesadaran demokrasi di Lombok Tengah.
Dorong Kemitraan Pengawasan Pemilu
Pertemuan dihadiri Ketua dan jajaran pengurus PDB Lombok Tengah, Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Koordinator Divisi Hukum, serta Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu. Diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif, dengan fokus pada peluang kerja sama jangka panjang.
Ketua PDB Lombok Tengah, Ahmad Rodi, memperkenalkan visi organisasi yang bergerak di bidang penguatan nilai-nilai demokrasi. Ia menyampaikan harapan agar PDB dapat menjadi mitra strategis Bawaslu. Khususnya dalam kegiatan pemantauan pemilu dan pendidikan demokrasi di masyarakat.
“Kami ingin PDB berperan aktif sebagai mitra Bawaslu, baik dalam pengawasan pemilu maupun meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya demokrasi yang bersih dan berintegritas,” kata Ahmad Rodi.
Bawaslu Sambut Kolaborasi Masyarakat Sipil
Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Lalu Fauzan Hadi, menyambut positif inisiatif PDB. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam memperkuat demokrasi partisipatif.
Ia menegaskan, Bawaslu membuka ruang kolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat, termasuk PDB, melalui skema kemitraan yang akan di tuangkan dalam nota kesepahaman (MoU).
“Setelah MoU di tandatangani, kita akan bahas teknis kerja sama agar kolaborasi ini berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata,” ujar Fauzan.
Soroti Peran Perempuan dalam Demokrasi
Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Lombok Tengah, Baiq Husnawati, menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam proses demokrasi. Ia berharap PDB dapat konsisten mengawal isu tersebut secara berkelanjutan.
“Demokrasi harus memberikan ruang yang adil bagi perempuan. Kami berharap PDB tidak hanya aktif di awal, tetapi konsisten mengawal isu-isu demokrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Lombok Tengah, Usman Faesal, berharap PDB dapat berperan sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi. Terkait potensi maupun temuan pelanggaran demokrasi di lapangan.
“PDB kami harapkan menjadi ujung tombak informasi, sehingga pencegahan pelanggaran bisa di lakukan sejak dini,” ujarnya.
Melalui audiensi ini, PDB dan Bawaslu Lombok Tengah sepakat untuk terus membangun komunikasi dan kerja sama. Sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan organisasi masyarakat sipil di nilai menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi serta mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat di Lombok Tengah.
