Jakarta, insightntb.com – Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/2/2026).
Massa mendesak KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengaturan proyek di Kabupaten Dompu.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan keterlibatan Bupati Dompu, istrinya, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu dalam praktik yang disebut merugikan keuangan negara.
Massa Minta KPK Bertindak Tanpa Tebang Pilih
Koordinator aksi GERAK, Rajulan, menegaskan bahwa KPK harus bertindak profesional dan tidak tunduk pada kepentingan politik mana pun.
Menurutnya, pihak yang dilaporkan merupakan pejabat strategis di lingkar kekuasaan daerah, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif.
“Kami meminta KPK tidak tebang pilih. Jika laporan ini didiamkan, publik berhak mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi,” ujar Rajulan dalam orasinya.
Ia juga menyebut bahwa pihak-pihak yang dilaporkan diketahui memiliki posisi dalam kepengurusan DPD Partai Gerindra Kabupaten Dompu.
Empat Tuntutan Disampaikan ke KPK
Dalam aksinya, GERAK menyampaikan empat tuntutan kepada lembaga antirasuah tersebut.
Pertama, mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Bupati Dompu, istrinya, serta Wakil Ketua DPRD Dompu terkait dugaan pengaturan tender proyek yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Kedua, meminta penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh proyek Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Dompu. Sebagaimana tercantum dalam laporan resmi yang telah disampaikan.
Ketiga, mendesak penelusuran dugaan aliran dana yang diduga berasal dari fee proyek dan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
Keempat, meminta KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Soroti Komitmen Antikorupsi
Dalam orasinya, Rajulan turut menyinggung pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan komitmen antikorupsi di internal partai.
Menurutnya, pernyataan tersebut perlu dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel jika memang terdapat kader partai yang terlibat dugaan korupsi.
GERAK Pastikan Kawal Proses Hukum
Rajulan menegaskan, GERAK akan terus mengawal laporan tersebut hingga ada kepastian hukum dari KPK.
“Kami akan terus mengawal kasus ini. KPK harus membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada kekuasaan dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang disebutkan dalam laporan maupun dari KPK terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.
