Insight NTB, Mataram – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyerap berbagai masukan dari kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Pertemuan yang digelar di Pendopo Gubernur NTB , Kamis (13/11/2025), membahas dampak kebijakan tersebut terhadap pelaksanaan program pembangunan. Terutama di sektor infrastruktur yang menjadi prioritas daerah.
Sejumlah bupati menyampaikan kekhawatiran bahwa pengurangan TKD berpotensi memperlambat pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya di wilayah masing-masing.
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Jazilul Fawaid, mengatakan forum ini menjadi ruang konsolidasi antara pusat dan daerah agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Kami datang untuk mendengar langsung aspirasi kepala daerah di NTB, supaya bisa mencari solusi bersama agar program pembangunan tetap berjalan meski ada penyesuaian anggaran,” ujar Jazilul Fawaid, yang akrab disapa Gus Jazil.
Ia menambahkan, meski ada perubahan dalam kondisi fiskal nasional. Pemerintah pusat tetap menyediakan alternatif pembiayaan melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan Bantuan Presiden (Banpres).
“Ini merupakan kebijakan baru, jadi perlu dikonsolidasikan dengan baik agar pelaksanaannya efektif,” jelasnya.
Tidak Boleh Naikkan Pajak Daerah
Gus Jazil juga menegaskan agar pemerintah daerah tidak menjadikan masyarakat sebagai beban tambahan akibat pemangkasan anggaran.
“Jangan menaikkan pajak untuk menutup kekurangan dana pembangunan. Itu justru akan membebani rakyat,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Menurutnya, jika daerah membutuhkan tambahan dana pembangunan, bisa mengajukan melalui program Inpres atau Banpres, baik untuk infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jembatan, maupun sektor non-infrastruktur seperti pendidikan dan kesehatan.
Ia juga mengimbau agar proyek-proyek tersebut mengutamakan perusahaan dan bahan lokal. Serta di lakukan dengan perencanaan matang agar manfaatnya di rasakan langsung oleh masyarakat NTB .
Dorongan Sinergi Daerah dan Pusat
Anggota DPR RI Dapil NTB II, Abdul Hadi, menambahkan pentingnya komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dan kementerian terkait agar persoalan pembangunan bisa di tangani bersama.
“Pemerintah daerah tetap harus melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat. Pendekatan itu penting agar pembangunan bisa mendapatkan dukungan langsung,” ujarnya.
Hadi juga mendorong daerah untuk memaksimalkan potensi sumber daya lokal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudhi Sadewa, bahwa perlu ada penguatan komunikasi fiskal antara pusat dan daerah.
“Setiap kebijakan fiskal dari pusat akan kami komunikasikan dengan baik. Sebagai bagian dari langkah mitigasi agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat,” kata Iqbal.
Iqbal memastikan Pemprov NTB siap beradaptasi dengan perubahan kebijakan nasional, sembari tetap menjaga kelancaran pembangunan daerah.
