Mataram, insightntb.com – Chairman Motocross Grand Prix (MXGP) Indonesia, Dr. H. Zulkieflimansyah, akhirnya angkat bicara terkait polemik hukum yang membayangi penyelenggaraan ajang MXGP di Lombok dan Sumbawa pada 2023–2024.
Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang akrab disapa Bang Zul itu menegaskan bahwa sejak awal penyelenggaraan MXGP merupakan program strategis untuk membawa NTB dikenal lebih luas di tingkat internasional.
Menurutnya, kehadiran event balap motor dunia tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena NTB mampu menjadi tuan rumah beberapa agenda olahraga kelas dunia dalam satu tahun.
“MXGP itu program bagus. Bayangkan, mana ada provinsi lain yang punya MotoGP dan dua seri MXGP dalam satu tahun. Kita bahkan punya tiga event dunia,” ujar Bang Zul saat ditemui di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (2/3/2026) malam.
MXGP Dinilai Berhasil Angkat Nama NTB di Level Dunia
Bang Zul menjelaskan, penyelenggaraan MXGP pertama pada 2022 di Samota, Sumbawa berjalan sukses dan mendapat perhatian internasional.
Event tersebut, bersama dengan MotoGP Mandalika, dinilai menjadi bagian penting dalam upaya memperkenalkan Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.
“Program menduniakan NTB itu sangat terbantu dengan adanya event-event internasional seperti ini,” katanya.
Polemik Pembayaran Vendor Muncul pada Event 2023–2024
Meski sukses pada penyelenggaraan awal, polemik mulai muncul pada pelaksanaan MXGP 2023 hingga 2024.
Sejumlah vendor yang terlibat dalam kegiatan tersebut dilaporkan belum menerima pembayaran dengan total nilai mencapai puluhan miliar rupiah.
Kondisi tersebut memicu berbagai spekulasi publik, mulai dari dugaan penyelewengan anggaran hingga tudingan panitia sengaja tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada vendor.
Namun Bang Zul membantah keras tudingan tersebut.
Ia menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh kesengajaan panitia untuk tidak membayar vendor, melainkan karena mekanisme penggunaan anggaran yang tidak berjalan sesuai rencana.
“Bukan karena tidak mau bayar vendor. Bahkan panitianya juga rugi. Dananya sebenarnya sudah turun, tetapi tidak masuk ke panitia MXGP,” jelasnya.
Dana Rp24 Miliar dari Pusat Tidak Mengalir ke Panitia MXGP
Bang Zul mengungkapkan bahwa pemerintah pusat sebenarnya telah menyalurkan dana sebesar Rp24 miliar kepada pemerintah daerah.
Namun dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, saat itu dibuat kegiatan lain bernama Lombok Sumbawa Motocross agar anggaran tersebut dapat dicairkan secara administratif.
“Waktu itu dibuat satu event supaya dananya bisa turun. Namanya Lombok Sumbawa Motocross, dan dananya Rp24 miliar masuk ke pemerintah daerah,” ungkapnya.
Namun dalam pelaksanaannya, dana tersebut justru digunakan untuk membiayai kegiatan Lombok Sumbawa Motocross dan tidak digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran vendor MXGP.
Dinamika Politik Pilkada 2024 Ikut Mempengaruhi
Bang Zul juga menilai situasi tersebut tidak lepas dari dinamika politik menjelang Pilkada 2024.
Menurutnya, kondisi politik pada saat itu ikut mempengaruhi keputusan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.
“Bukan tidak mau disalurkan, tetapi dana itu dipakai untuk kegiatan lain oleh Pemda, yaitu Lombok Sumbawa Motocross. Waktu itu suasananya menjelang Pilkada,” ujarnya.
Kasus Dugaan Mark Up Lahan Ditangani Kejati NTB
Sementara itu, kasus lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan MXGP, yakni dugaan mark up lahan, saat ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya dipanggil sebagai saksi oleh penyidik, Bang Zul mengaku belum mengetahui secara pasti.
“Ya saya tidak tahu. Tapi biasanya teman-teman kejaksaan tentu sudah memahami persoalannya,” katanya.
Panitia MXGP Disebut Tidak Pernah Berniat Menghindari Kewajiban
Di akhir keterangannya, Bang Zul menegaskan bahwa panitia penyelenggara MXGP tidak pernah berniat menghindari kewajiban pembayaran kepada para vendor.
Menurutnya, masalah tersebut muncul karena dana yang diharapkan membantu pelunasan utang tidak pernah sampai ke pihak panitia.
“Jadi bukan panitia MXGP sengaja tidak bayar. Masalahnya karena dana yang diharapkan itu tidak sampai ke panitia,” tandasnya.
